ahmadkhoeri77: Juni 2013

SBC VI SOLO

Solo sebagai Kota budaya selalu membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian budaya, salah satunya Batik.

Salah satu caranya yang di pakai adalah Solo Batik Carnival. SBC yang diadakan oleh Pemkot Solo sudah memasuki tahun yang ke VI. Kegiatan yang ke VI ini diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013.

Kegiatan SBC VI ini akan menyusuri jalanan utama Solo, dimulai dari Solo Center Point di Purwosari kemudian menyusuri jalan Slamet Riyadi dan berakhir di depan kantor Walikota Solo.

SBC kali ini diselenggarkan sore hari, walaupun begithu animo penonton sangat luar biasa. Sepanjang jalan yang di lewati peserta SBC kanan dan kiri jalan penuh dengan penonton.

Atraksi yang di tampilkan oleh peserta SBC sangat memukau penonton, sehingga banyak penonton yang mengabadikan kegiatan ini.

SBC tahun ini Kalau dilihat dari jumlah peserta emang sedikit mengalami penurunan jumlah. Namun hal ini tidak mengurangi antusias dari penonton. Antusias dari penonton membuat panitia bekerja ekstra untuk mengatur lancarnya kegiatan.

Sangat di sayangkan bahwa antusias dari penonton kurang diikuti dengan sikap menjaga taman-taman kota serta membuang sampah pada tempatnya.

Semoga tahun depan SBC dapat lebih meriah lagi dan penonton dapat lebih sayang lingkungan.

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Mana kompensasi Koe..!!

Hari ini dengan semangat pagi-pagi sudah menyiapkan diri untuk melakukan perjalanan pulang dari Dompu ke Solo.

Sekitar jam 7.45 Wit sudah berangkat dari hotel di Kabupaten Dompu menuju ke Bandara di Bima. Driver specialist dari Dompu menjalankan mobilnya dengan agak santai karena emang pesawat menuju ke Bali baru berangkat jam 10.20 Wit.

Menyusuri jalanan dari dompu ke bima ini enak sekali, karena kanan dan kiri jalan pemandangannya indah. Begithu keluar Dompu jalanan berkelok-kelok diantara bukit-bukit. Hawa udara sejuk di pagi hari ini sangatlah terasa segar sekali.

Setelah melewati jalan kelok-kelok, kiri dan kanan jalan mulai terbentang sawah yang sebentar lagi padi nya akan menguning siap di panen. Walaupun sudah hampir jam 9 tapi cuaca masih segar aja udaranya. Mendekati Bandara Bima kami juga melewati hamparan tambak Ikan bandeng dan juga petak-petak garam.

Penerbangan dengan wing air adeknya lion air dari bima ke Bali lancar aman terkendali walaupun pas waktu mendarat di Bali disambut hujan deras. Hal ini menyebabkan kami harus antri turun dari pesawat untuk naik bus bandara pakai payung.

Jadwal selanjutnya dari Bali menuju Surabaya jam 14.50 dengan penerbangan IW 1815 namun tanpa pemberitahuan dari pihak maskapai ternyata pesawat delay. Saya masih maklum karena memang cuaca Bali hujan lumayan deras.

Lalu tanpa pemberitahuan lagi... (Udah 2 Kali sich) ternyata pesawat delay lagi jam 16.30 wit. Artinya pesawat udah delay sekitar 1 jam lebih. Apakah ini sudah dapat kompensasi menurut Undang-Undang???

Kebetulan ngak ada papan informasinya mengenai Hal ini di Bandara sebesar Bali. Jadi pengguna jasa bandara kebanyakan hanya bisa pasrah namun ada juga yang marah. Mengumpat dengan berbagai bahasa mereka, yang intinya menanyakan haknya sebagai penumpang yang harus mendapatkan pelayanan yang baik dan tepat waktu.

Kalo calon penumpang terlambat waktu cel in maka tiket bisa hangus, tapi kalo pesawat yang terlambat hampir 2 jam, apa kompensasi yang diterima oleh penumpang???

Jawabannya adalah??? SABAR YA..

Ayo Tidak Korupai Hari Ini..

Pawai MTQ XXV

Sore ini selepas asyar jalan utama di kabupaten Dompu NTB ramai sekali, ternyata setelah ikut lihat ke jalan sedang Ada pawai MTQ XXV.

Pawai yang diikuti Oleh peserta utusan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu. Pawai yang dimulai dari halaman Kantor Bupati Dompu ini ramai dilihat oleh masyarakat sekitar.

Dalam pawai yang diikuti mulai dari anak-anak sampai kakek nenek ini terasa sangat meriah. Banyak juga atraksi yang ditunjukkan oleh utusan dari masing-masing kecamatan di Dompu ini.

Ada yang menampilkan drumband, rebana dan beberapa atraksi lainnya. Jalanan utama di Dompu ini ramai sekali untuk melihat atraksi-atraksi dari peserta, sampai jalanan utama di sekitar Kantor Bupati Dompu ini pakai sistem buka tutup.

Kabupaten yang mayoritas Islam ini sangat kental kehidupan religiusnya. Hampir semua Desa memiliki masjid yang besar dan megah. Makanya tak heran waktu ada pawai MTQ ini sangat meriah.

Ayo Tidak Korupsi Hari ini

Liburan di Pantai

Libur tlah tiba..

Horree...horree...horree...

Hatiku gembiraaaa...

Liburan sekolah telah tiba, khususnya untuk Anak-2 TK. Anak pertama yang udah TK B udah nagih Kalo liburan panjaaanggg bisa mainan.

Hari Minggu pagi ini, kami sama Keluarga besar di Cemani merencanakan untuk jalan2 ke Pantai Depok Kab Bantul Yogyakarta. Anak2 semangat untuk jalan2 ke Pantai, maka selepas Sholat Subuh sudah bangun dan siap2 berangkat dari Cemani ke Yogya.

Sekitar jam 10 an baru sampai di Pantai karena Mampir dulu tempat Om Rony, situasi Pantai Depok sudah ramai. Perjalanan dari kampus UII di kaliurang sampai ke Pantai Depok sekitar 1 jam an. Jalanan Yogyakarta Kalo Hari libur gini emang macet, ramai wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Di Pantai Depok kami langsung main di tepi laut, bermain dengan air laut ama pasir pantai yang lembut. Main dengan air laut hampir 2 jam, ternyata waktu sudah masuk waktu dhuhur.

Karena waktu sudah dhuhur, maka kami mencari makan siang khas Pantai Haiti seafood. Banyak juga yang kami pesan, mulai Udang, kerang, cumi2, kepiting sampai kangkung. Di dampingi minuman khas Pantai juga yaitu kelapa muda. Yummmyyyy mantabs...

Selepas makan kami pun masih melanjutkan permainan yang Ada di pantai, naik motor besar sampai main layang-layang. Setelah puas bermain tak terasa waktu sudah hampir jam 3 sore. Sudah waktunya kami pulang lagi ke Cemani Sukoharjo.

Sebenarnya kami akan mampir sebentar di malioboro, tetapi sore ini jalanan malioboro dan sekitarnya macet sekali sehingga kami ngak jadi mampir di malioboro Yogyakarta.

Perjalanan pulang ke Cemani kami lakukan selepas magrib dengan harapan kemacetan sudah berkurang. Tetapi selama perjalanan dari Yogyakarta sampai mau sampai solo, jalanan Yogya-solo lumayan macet di beberapa titik.

Sekitar jam 9.30 Malam kami baru sampai rumah, walaupun terasa capek badan tapi senang bisa liburan sekolah anak2 bersama keluarga besar Cemani.

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Pengelolaan Keuangan BLU

Pengelolaan keuangan BLU secara umum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

Perencanaan dan Penganggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Pengelolaan Kas
Pengelolaan Piutang dan Utang
Investasi
Pengelolaan Barang
Penyelesaian Kerugian
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Akuntabilitas Kinerja
Surplus dan Defisit

1. Perencanaan dan Penganggaran

BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian negara/lembaga atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis.

Rencana bisnis dan anggaran BLU (RBA) adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLU.

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

BLU menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. RBA BLU digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLU untuk diajukan kepada menteri keuangan/PPKD sesuai dengan kewenangannya.

DPA BLU paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLU. Menteri keuangan/PPKD mengesahkan DPA BLU paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.

3. Pendapatan dan Belanja

Pendapatan BLU terdiri dari:

Pendapatan BLU yaitu Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD
Pendapatan operasional BLU yaitu Pendapatan jasa layanan dan Hibah tidak terikat serta hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya

Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dnegan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA Definitif. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

4. Pengelolaan Kas
Dalam rangka pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas
melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan
menyimpan kas dan mengelola rekening bank
melakukan pembayaran
mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek
memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan

5. Pengelolaan Piutang dan Utang

BLU dapat membeikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pemanfaatan utang dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional sedangkan pemanfaatan utang dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.

6. Investasi

BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU.

7. Pengelolaan Barang

Pengadaan barang/jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dnegan praktek bisnis yang sehat. Kewenangan pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur peraturan menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota. Barang inventaris milik BLU dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis, pengalihan dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan. Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan BLU apabila aset tetap yang pendanaannya berasal selain dari APBN/APBD, sedangkan penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD/APBD wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

8. Penyelesaian Kerugian

Setiap kerugian negara/daerah pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

9. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat. Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi, BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan menteri keuangan.

Laporan keuangan BLU setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan BLU disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

10. Akuntabilitas Kinerja

Pimpinan BLU bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan dalam RBA. Pimpinan BLU mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

11. Surplus dan Defisit

Surplus anggaran BLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas umum negara/daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU.

Defisit Anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada menteri keuangan/PPKD melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya.

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Badan Layanan Umum

Peraturan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Tujuan dan Asas

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Asas pengelolaan BLU adalah sebagai berikut:

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.
Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
BLU menyelenggarakan kegaitannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/Pemerintah daerah.
BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Persyaratan BLU
Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.
Persyaratan substantif

Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum
Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum
Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

Persyaratan Teknis

Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya
Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU

Persyaratan Administratif

Apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
pota tata kelola
rencana strategis bisnis
laporan keuagnan pokok
standar pelayanan minimum
laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

Penetapan BLU

Menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-BLU. Penetapan dapat berupa pemberian status BLU secara penuh atau status BLU bertahap. Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan. Status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan dan berlakunya Status BLU bertahap paling lama 3 tahun.

Pencabutan BLU

Penerapan PPK-BLU berakhir apabila:

dicabut oleh menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
dicabut oleh menteri keuangan/gubernur/bupati/walikota berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan lembaga/Kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya
berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan

Pencabutan penerapan PPK-BLU dilakukan apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis dan/atau administrasi.

Standar dan Tarif Pelayanan

Standar Pelayanan Minimum

Instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Standar Pelayanan Minimum PPK-BLU harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Tarif Layanan

Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan:

kontinuitas dan pengembangan layanan
daya beli masyarakat
asas keadilan dan kepatutan
kompetisi yang sehat

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Apakah Aku (Caleg) Instan..??

Berita-berita pagi hari ini masih seputar aksi mahasiswa menolak rencana kenaikan BBM, namun sayang sekali hampir disemua tempat di Indonesia ini aksi-aksi yang seharusnya mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat malah berakhir dengan Rusuh, Ricuh, Berantem dll...

Mendekati pemilu pada tahun 2014, sekarang ini mulai banyak kecurigaan politik. Setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang Berkuasa saat ini selalu dikaitkan dengan kesempatan meraih suara pada pemilu 2014. Kecurigaan politik ini makin jelas terlihat didepan mata masyarakat ketika pembahasan perubahan APBN 2013, hal ini dapat dilihat secara langsung dan live di beberapa TV. Bagaimana tingkah dan polah yang katanya Wakil Rakyat, ada yang teriak-teriak (kayak anak TK minta sesuatu), ada yang saling ejek, ada yang tidak menghormati orang lain lagi bicara, ada yang maunya menang sendiri dan masih banyak lagi tingkat dan polah Wakil Rakyat ini yang ngak enak dipandang dan didengar.

Kalau kita lihat saat ini hampir di semua jalan, taman, pohon, jalan masuk desa, banyak sekali terpampang dengan jelas gambar-gambar di baliho yang besar, sedang maupun kecil yang katanya adalah calon legislatif (calon wakil rakyat). Penuh sesak jalan dengan gambar-gambar mereka yang sangat mengganggu pemandangan, karena penempatannya tidak pada tempatnya. Kalo di pohon jelas itu merusak lingkungan, kalo ditaman jelas itu merusak pemandangan mata, kalo itu ditempatkan pada tempatnya tentunya akan menguntungkan daerah karena ada pajak reklamenya..hehehe.

Setelah melihat-lihat beberapa gambar Caleg, ternyata tak satu pun yang kenal. Trus mereka ini siapa?? Kapan mereka dekat dengan Rakyat?? Apa yang sudah diperbuat untuk Rakyat?? beberapa pertanyaan ini yang tiba-tiba muncul dalam otak saya (jangan-jangan saya yang Kuper..??? instropeksi diri).

Kalo mereka ngak dikenal oleh Rakyat, kenapa mereka berani mengatasnamakan diri sebagai Calon Wakil Rakyat??

Kalo mereka ngak pernah dekat dengan Rakyat, kenapa mereka berani mengajukan diri sebagai Calon Wakil Rakyat??

Kalo mereka ngak pernah berbuat apa-apa untuk Rakyat, kenapa mereka berani mau Berbuat untuk Rakyat??

Kalo mau menjadi Wakil Rakyat, tentunya mereka harus mengenal dulu Rakyat mana yang akan diwakili, siapa saja yang diwakili, apa yang dibutuhkan oleh yang diwakili, apa kelebihan yang diwakili, apa kekurangan yang diwakili, apa yang menjadi diinginkan oleh yang diwakili.

Kalo mau jadi Wakil Rakyat tapi ngak tau sama sekali dengan Rakyatnya, Trus sebenarnya Caleg ini Wakil siapa sich??

Tiba-tiba muncul dengan bermacam gambar yang terpampang di jalanan.?? merasa diri menjadi Wakil Rakyat.

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Sisdur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

Setelah dilakukan penerimaan pendapatan daerah oleh Bendahara Penerimaan Pembantu, langkah selanjutnya adalah melakukan pertanggungjawaban. Untuk itu perlu diatur mengenai Sistem dan prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.

Sistematika sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut:

Kerangka hukum
Deskripsi kegiatan
Pihak terkait
Langkah-langkah teknis
Bagan alir

Kerangka Hukum

Permendagri 13/2006 pasal 192 secara eksplisit menyebutkan bahwa bendahara penerimaan pembantu harus mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran serta seluruh uang kas yang diterimanya pada bendahara penerimaan.

Deskripsi Kegiatan

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggunngjawabnya. Penatausahaan atas penerimaan menggunakan:

Buku kas umum
Buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pihak Terkait

Pihak terkait dengan sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut:

Bendahara penerimaan pembantu
Bendahara penerimaan

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1

Bendahara penerimaan pembantu melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah. Dari penatausahaan ini bendahara penerimaan pembantu menghasilkan:

Buku kas umum penerimaan pembantu
Buku rekapitulasi penerimaan harian pembantu

Bendasarkan dokumen-dokumen di atas bendahara penerimaan pembantu memuat SPJ penerimaan pembantu. Kemudian SPJ Penerimaan pembantu ini diserahkan pada bendahara penerimaan.

Langkah 2

Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas SPJ penerimaan pembantu tersebut. Bila dinyatakan sesuai maka SPJ penerimaan pembantu dikonsolidasikan dalam proses penyusunan SPJ Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan.

Format Dokumen silakan lihat peraturan terkait.

Bagan Alir

Bagan alir sistem dan prosedur pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut:

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Sisdur Pendapatan Daerah Melalui Pihak Lain

Selain Pendapatan daerah yang diterima oleh Bendahara penerimaan maupun bendahara penerimaan pembantu, pendapatan daerah juga dapat melalui pihak lain. Pihak lain disini adalah Bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos.

Sistematika sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos adalah sebagai berikut:

Kerangka hukum
Deskripsi kegiatan
Pihak terkait
Langkah-langkah teknis
Bagan alir

Kerangka Hukum

Permendagri 13/2006 pasal 187 mengatur bahwa penerimaan daerah dapat disetor ke rekening kas daerah dengan cara disetor langsung ke bank yang ditunjuk. Bank tersebut merupakan bank sehat yang ditunjuk secara resmi dengan keputusan kepala daerah. Penyetoran tersebut dapat juga dilakukan melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos.

Bank/lembaga keuangan tersebut, mempertanggungjawabkan uang kas yang diterimanya pada Kepala Daerah melalui BUD.

Deskripsi Kegiatan

Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos menyetor seluruh yang yang diterimanya ke rekening kas daerah paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dengan disetor langsung ke bank tidak membutuhkan surat tanda setoran dari bendahara penerimaan. Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran akan membuat bukti setoran untuk diserahkan kepada pihak ketiga dan nota kredit untuk diberikan kepada BUD.

Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban ditetapkan tersendiri melalui mekanisme Peraturan Kepala Daerah.

Pihak Terkait

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bank yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos adalah sebagai berikut:

PPKD
Penggung Anggaran
Bank yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos
Bendahara penerimaan

Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1

PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak.

Pengguna anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada bendahara penerimaan dan wajib retribusi.

Langkah 2

Kas daerah menerima uang dari wajib pajak/retribusi kemudian membuat bukti setoran dan nota kredit. Bukti setoran diserahkan kepada wajib pajak/retribusi sedangkan nota kredit diserahkan kepada BUD.

Langkah 3

Bendahara penerimaan akan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari wajib pajak/retribusi atau mendapatkan salinannya dari bank (tergantung mekanisme yang diberlakukan) dan akan menggunakannya sebagai dokumen sumber dalam penatausahaan penerimaan bersama-sama dengan SKP Daerah/SKR.

Format Dokumen silakan lihat peraturan terkait.

Bagan Alir

Bagan alir sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bank yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos adalah sebagai berikut:

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Sisdur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu

Dalam sebuah SKPD apabila pendapatan yang dikelola berasal dari beberapa sumber pendapatan dan luas jangkauannya, SKPD tersebut dapat menambahkan Bendahara Penerimaan Pembantu. Untuk itu perlu disusunnya Sistem dan prosedur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu. Sistematika yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Kerangka hukum
Deskripsi kegiatan
Pihek terkait
Langkah-langkah teknis
Bagan alir

Kerangka Hukum

Permendagri 13/2006 pasal 190 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bendahara penerimaan pembantu dapat ditunjuk dalam keadaan obyek pendapatan tersebar dan atas pertimbangan geografis, wajib pajak/retribusi tidak dapat membayar kewajibannya secara langsung pada badan/lembaga keuangan/kantor pos yang terkait.

Deskripsi Kegiatan

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

Dengan demikian, dalam suatu SKPD hanya akan terdapat satu bendahara penerimaan, tetapi dimungkinkan terdapat lebih dari satu bendahara penerimaan pembantu. Seperti halnya bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Bendahara penerimaan pembantu melakukan pembukuan bendaharawan tersendiri dan secara peiodik melakukan pertanggungjawaban disertai bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pihak Terkait

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut:

PPKD
Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan Pembantu
Bendahara Penerimaan

Langkah-langkah Teknis

Langkah 1

PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan pembantu untuk keperluan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.

Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan pembantu untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.

Langkah 2

Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara penerimaan pembantu kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara penerimaan pembantu mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang Sah.

Langkah 3

Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara penerimaan pembantu kemudian melakukan penyetoran ke bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh Bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara penerimaan pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Format Dokumen silakan lihat peraturan terkait.

Bagan Alir

Bagan alir sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai berikut:

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Sisdur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Setelah Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah, maka maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, Bendahara Penerimaan membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Kerangka hukum
Deskripsi kegiatan
Pihak terkait
Langkah-langkah Teknis
Bagan alir

Kerangka Hukum

Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan Permendagri 13/2006 pasal 189 (Telah dilakukan perubahan pertama dengan Permendagri 50/2007 dan perubahan kedua dengan Permendagri 21/2011). Proses ini merupakan tahap lanjutan dari penatausahaan penerimaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.

Deskripsi Kegiatan

Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain hal tersebut, bendahara penerimaan mempertanggungjawabkan secara:

Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban diatas dilampiri dengan (lihat Permendagri 59/2007):

Buku kas umum
Buku Rekapitulasi penerimaan bulanan
Bukti penerimaan lainnya yang sah

Pihak Terkait

Pihak terkait dalam sistem dan prosedur pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Bendahara penerimaan
PPK-SKPD
Pengguna Anggaran
PPKD selaku Bendahara Umum Daerah

Langkah-langkah Teknis
Langkah 1

Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan SKP Daerah/SKR, STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah. Dari penatausahaan ini Bendahara Penerimaan menghasilkan:

Buku Kas Umum Penerimaan
Buku Pembantu (Rincian obyek penerimaan)
Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian

Disamping itu, bila SKPD mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu maka bendahara penerimaan akan menerima SPJ Penerimaan Pembantu. SPJ tersebut kemudian diverifikasi, evaluasi, analisis untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan pertanggungjawaban penerimaan.

Format Dokumen silakan lihat Peraturan yang terkait.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen diatas Bendahara Penerimaan membuat dokumen SPJ Penerimaan. Kemudian SPJ Penerimaan diserahkan kepada PPK-SKPD, selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya, untuk dilakukan pengujian.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:

Buku kas umum
Buku rekapitulasi penerimaan bulanan
Bukti penerimaan lainnya yang sah

Format Dokumen silakan lihat Peraturan yang terkait.

Langkah 3

Setelah dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis, maka PPK-SKPD menyerahkan SPJ Penerimaan kepada Pengguna Anggaran untuk disahkan. Pengesahan tersebut dinyatakan dalam Surat Pengesahan SPJ.

Bendahara kemudian menyerahkan SPJ Penerimaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran kepada BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Penyerahan SPJ Penerimaan kepada BUD adalah dalam rangka pertanggungjawaban Fungsional.

Langkah 4

BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas SPJ Penerimaan yang diserahkan Pengguna Anggaran. Verifikasi, evaluasi dan analisis ini dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis diatur dalam peraturan kepala daerah.

Bagan Alir

Bagan alir sistem dan prosedur pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Sisdur Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan

Salah satu hal yang terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan. Kali ini akan kita bahas sedikit mengenai sistem dan prosedur tersebut, dalam pembahasan ini akan kita susun dengan sistematika sebagai berikut:

Kerangka hukum
Deskripsi kegiatan
Pihak terkait
Langkah-langkah teknis
Bagan alir

Kerangka Hukum

Permendagri 13/2006 Pasal 187 sampai 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara administratif, Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab pada Penguna Anggaran atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya namun secara fungsional, Bendahara Penerimaan SKPD bertanggungjawab pada PPKD selaku BUD.

Deskripsi Kegiatan

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungugan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografinya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Penerimaan daerah diseto ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka:

Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 bulan, bendahara penerimaan wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD.
Apabila melebihi 1 bulan sampai selama-lamanya 3 bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima.
Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pihak Terkait

Pihak terkait dalam sistim dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan adalah sebagai berikut:

PPKD
Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
Bendahara Penerimaan
PPKD Selaku BUD

Langkah-langkah Teknis

Langkah 1

PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.

Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapak Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.

Langkah 2

Wajib Pajak/ Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran Pajak/Retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/ Bukti lain yang Sah.

Langkah 3

Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada Bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Format pembukuan pendapatan daerah melalui Bendahara Pemerimaan silakan lihat Permendagri 13/2006.

Bagan Alir

Bagan alir sistem dan prosedur penerimaan daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Gotong Royong yuuukkkk

Tradisi ini kayaknya udah lama Ada di Indonesia, semua elemen masyarakat ikut terlibat. Dalam kegiatan ini ngak mengenal suku, agama, jabatan, pekerjaan, tapi semua orang bahu membahu secara bersama-sama.

Gotong royong itulah dia. Dalam kegiatan gotong royong, yang diadakan Oleh warga Perumahan dalam rangka memperbaiki jalan perumahan yang sebagian memang mengalami rusak.

Dalam gotong royong yang diadakan pada sore tadi selepas asyar, dilakukan Oleh bapak-bapak warga perumahan. Hampir semua warga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, bahu membahu sehingga kegiatan ini dapat dikerjakan dengan cepat.

Memang belum semua Jalan yang rusak yang diperbaiki sore tadi, namun kerukunan, yang ada nampak jelas dalam kegiatan gotong royong.

Dengan gotong royong dapat meningkatkan kerukunan antar warga, saling menghargai serta dapat meningkatkan tali silaturahmi antar warga.

Untuk itu, gotong royong dapat dijadikan salah satu cara untuk menjaga masyarakat tetap dalam keadaan damai. Untuk itu mari Kita tingkatkan gotong royong sebagai salah satu cara untuk menuju Indonesia yang damai.

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Pameran IT EXPO

Pameran lagi...

Teknologi terbaru..

Tercanggih..

Saingan antar produsen Dalam maupun luar Negeri..

Pameran National IT EXPO di Diamond Solo kale ini emang rame sekali.. Banyak produk-produk terbaru yang di tampilkan oleh masing-masing produsen IT.

Mulai laptop, notebook, HP, LCD, komputer desktop, layar sentuh, iPod, dan Masih banyak lainnya serta tak ketinggalan beraneka macam aksesoris.

Hari minggu ini merupakan hari terakhir pameran, seperti biasa pameran akan dibuka mulai jam 10.00 WIB, tetapi yang antri untuk melihat pameran rela menunggu. Sudah sejak jam 09.00 WIB sudah menunggu di depan gedung pameran. Bahkan loket untuk penjualan tiket masuk aja belum dibuka.

Emang diakui bahwa kostumer IT di Kota Solo dan sekitarnya selalu mengikuti perkembangan jaman alias ngak mau ketinggalan dengan Kota besar lainnya kayak Jakarta, Surabaya bahkan Medan serta batam.

Hal ini menunjukkan Hal yang baik untuk kemajuan teknologi untuk masyarakat solo dan sekitarnya.

Untuk ke depannya diharapkan dengan adanya pameran IT akan meningkatkan pengetahuan masyarakat Akan tehnologi.

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Mana Generasi Bulutangkis Koe..??

Pertandingan bulutangkis Djarum Indonesia Open sudah memasuki babak semifinal, Indonesia sebagai Tuan Rumah dengan yakinnya sekali awal akan dapat menempatkan banyak wakilnya di Final.

Namun sayang sekali, sampai saat ini Indonesia hanya menempatkan satu wakilnya yaitu hendra/ahsan. Lalu kemana wakil-wakil Indonesia yang lain??

Taufik Hidayat diharapkan dapat menyumbangkan medali Emas dalam pertandingan terakhir sebelum pensiun sebagai pemain profesional Bulutangkis Indonesia namun sayang sekali harus terhenti langkahnya sebelum final.

beberapa tahun yang lalu Bulutangkis Indonesia merajai dunia bersaing dengan Negeri Cina. Masih dalam ingatan ada Alan budi Kusuma, susi susanti dan beberapa pemain lainnya. Namun beberapa tahun terakhir Kita sudah kalah Dari Cina yang Saat ini Masih merajai Bul tangkis dunia.

Regenerasi pemain yang dilakukan merupakan hal yang penting untuk melanjutkan tradisi juara Bulu tangkis. Namun PBSI selaku pengelola Bulutangkis di Indonesia malah selalu sibuk dengan internal kepengurusannya.

Lalu sampai kapan perhatian generasi penerus bulutangkis di Indonesia akan hilang dari pertarungan bulutangkis dunia?? Pertanyaan ini yang harus di jawab oleh pengurus PBSI baik di pusat maupun di daerah.

Lalu sampai kapan pula Indonesia hanya menjadi tuan rumah yang baik hati, karena medali Emas-nya selalu dibawa pulang ke negara lain??

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..

Si Lumba-lumba

Libur tlah tiba..
Libur tlah tiba..
Hati ku gembira..
horee..
horee..

Liburan sekolah sudah mulai tiba di arah pintu masuk kota Solo dari arah barat ada hiburan lumba-lumba, tempatnya di Hypermart Assalam. Hari sabtu ini banyak sekali rombongan anak-anak sekolah Paud ama TK yang melihat acara ini. Termasuk Kami sekeluarga tak ketinggalan ikut partisipasi melihat si lumba-lumba. Liburan ini amat berkesan buat anak-anak karena emang ini pertama kalinya nonton lumba-lumba.

Berbagai atraksi lumba-lumba membuat decap kagum anak-anak yang menontonnya. Mulai dari menendang bola pakai ekor, menari ekor,

menyundul bola yang ada diatas dan masih banyak lagi atraksi-atraksi yang diperlihatkan oleh hewan mamalia ini.

Tempat yang tidak begithu besar ini penuh sesak ama penonton baik rombongan maupun pribadi.

Anak-anak sampai orang tua berdecap kagum begitu lumba-lumba menunjukkan keahliannya.

Tepuk tangan yang meriah diberikan setiap kali lumba-lumba membuat atraksi yang membuat penonton kagum, serta decap kagum selalu mengiringi setiap kali lumba-lumba beratraksi.

Ada 2 lumba-lumba yang menghibur anak-anak sambil makan popcorn sebagai camilan.

Tak terasa ternyata sudah habis popcorn 2 kantor plastik sambil terus menyaksikan atraksi dari lumba-lumba. Ayo semua bergembira menyaksikan atraksi dari lumba-lumba di Hypermart Assalam Solo.

Ayo Tidak Korupsi Hari Ini..